Notary and the Implementation of Integrated Electronics Business Licensing Services

Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, SH,M.Kn, Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH, Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH., M.Hum. (2019)

Since the enactment of Government Regulation Number 24/2018 concerning Electronic Integrated Licensi ...

Tindak Pidana Terhadap Pelanggaran hak Atas Desain Industri Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Andi Candra, SH., MH, Norwan. (2019)

Pelanggaran hak atas desain industri menurut undang-undang nomor 31 tahun 2000b tentang desain indus ...

BERCOCOK TANAM DENGAN METODE TUMPANG SARI BERBASIS KEARIFAN LOKAL PENGELOLAAN HUTAN ADAT

Dra. Hj. Erleni, SH., MH. (2019)

...

Notary and the Implementation of Integrated Electronics Business Licensing Services

Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, SH,M.Kn, Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH, Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH., M.Hum. (2019)

licensing service activity must go through the Online Single Submission (OSS) system. The purpose of ...

GENDER-BASED LEGISLATION REGULATIONS TO SAFEGUARD THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF WOMEN IN INDONESIA

Hj. Fatria Khairo, STP., SH., MH, Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH., M.Hum. (2019)

Indonesia as The legal state declares this matter in the Indonesian constitution, namely in Article ...

GENDER-BASED LEGISLATION REGULATIONS TO SAFEGUARD THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF WOMEN IN INDONESIA

Hj. Fatria Khairo, STP., SH., MH, Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH., M.Hum. (2019)

Indonesia as The legal state declares this matter in the Indonesian constitution, namely in Article ...

NOTARY AND THE IMPLEMENTATION OF INTEGRATED ELECTRONICS BUSINESS LICENSING SERVICES

Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, SH,M.Kn, Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH, Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH., M.Hum. (2019)

licensing service activity must go through the Online Single Submission (OSS) system. The purpose of ...

Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Putri Sari Nilam Cayo, SH., MH. (2019)

Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun ...

Telaah Normatif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Penyadapan (Intersepsi) Data Pribadi Pada Pengguna Internet

Bambang Sugianto, SH., MH, Putri Sari Nilam Cayo, SH., MH. (2019)

Telaah Normatif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhada ...

Mekanisme Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah

Evi Oktarina, SH., MH, Putri Sari Nilam Cayo, SH., MH. (2019)

Mekanisme Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah ...

Perlindungan Hukum Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat

Enni Merita, SH., MH, Dra. Hj. Erleni, SH., MH. (2019)

Perlindungan Hukum Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat ...

Implementasi Hukum Dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dr. H. Darmadi Djufri, SH., MH, Enni Merita, SH., MH. (2019)

Implementasi Hukum Dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi ...

Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Enni Merita, SH., MH, Kinaria Afriani, SH., MH. (2019)

Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ...

Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Kinaria Afriani, SH., MH, Enni Merita, SH., MH. (2019)

Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah ...

Analisis Yuridis Terhadap Unsur dan Kriteria Tindak Pidana Pada Pencurian dan Penggelapan

Warmiyana Zairi Absi, SH., MH. (2019)

Analisis Yuridis Terhadap Unsur dan Kriteria Tindak Pidana Pada Pencurian dan Penggelapan ...

Penerapan Sanksi Pidana Pencurian Dan Kekerasan Di Kota Palembang

Hj. Eveline Fifiana, SH., M.Hum, Warmiyana Zairi Absi, SH., MH (2019)

Penerapan Sanksi Pidana Pencurian Dan Kekerasan Di Kota Palembang ...

Pengelolaan Tanah Ulayat Perspektif Kearifan Lokal Dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

Hj. Dodoy Suharyati, SH., MH, Warmiyana Zairi Absi, SH., MH, Rusniati, SH., MH (2019)

Pengelolaan Tanah Ulayat Perspektif Kearifan Lokal Dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Peme ...

Pembuktian Unsur Kecakapan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik

Warmiyana Zairi Absi, SH., MH, Rusniati, SH., MH (2019)

Pembuktian Unsur Kecakapan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik ...

Telaah Normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Kurir Narkotika

Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M.Hum; Saudin, S.H., M.H (2019)

Telaah Normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penerapan Sanksi Pidana ...

PERLINDUNGAN HUKUM TANA ULAYAT PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Evi Oktarina, SH., MH; Zakaria Abbas, SH., M.Hum; Liza Deshaini, SH., MH (2019)

PERLINDUNGAN HUKUM TANA ULAYAT PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN ...

PROSEDUR DAN SYARAT-SYARAT PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Dra. Hj. Erleni, SH., MH. Windi Arista, SH., MH (2019)

...

USAHA PERLINDUNGAN YANG DIBERIKAN KUHP KEPADA ANAK DALAM HAL PERBUATAN KESUSILAAN TERHADAP ANAK DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK

Dr. H. Yuli Asmara Triputra, S.H., M.Hum (2019)

USAHA PERLINDUNGAN YANG DIBERIKAN KUHP KEPADA ANAK DALAM HAL PERBUATAN KESUSILAAN TERHADAP ANAK DAN ...

Jurnal

Notary and the Implementation of Integrated Electronics Business Licensing Services

Tindak Pidana Terhadap Pelanggaran hak Atas Desain Industri Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

BERCOCOK TANAM DENGAN METODE TUMPANG SARI BERBASIS KEARIFAN LOKAL PENGELOLAAN HUTAN ADAT

Notary and the Implementation of Integrated Electronics Business Licensing Services

GENDER-BASED LEGISLATION REGULATIONS TO SAFEGUARD THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF WOMEN IN INDONESIA

GENDER-BASED LEGISLATION REGULATIONS TO SAFEGUARD THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF WOMEN IN INDONESIA

NOTARY AND THE IMPLEMENTATION OF INTEGRATED ELECTRONICS BUSINESS LICENSING SERVICES

Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Telaah Normatif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Penyadapan (Intersepsi) Data Pribadi Pada Pengguna Internet

Mekanisme Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah

Perlindungan Hukum Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat

Implementasi Hukum Dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia

Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Analisis Yuridis Terhadap Unsur dan Kriteria Tindak Pidana Pada Pencurian dan Penggelapan

Penerapan Sanksi Pidana Pencurian Dan Kekerasan Di Kota Palembang

Pengelolaan Tanah Ulayat Perspektif Kearifan Lokal Dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

Pembuktian Unsur Kecakapan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik

Telaah Normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Kurir Narkotika

PERLINDUNGAN HUKUM TANA ULAYAT PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL

Acces Benefit Sharing Dalam Paten Untuk Menghindari Biopiracy

TELAAH NORMATIF TERHADAP KEKUATAN HUKUM BUKU LETTER C DALAM PENDAFTARAN KONVERSI TANAH HAK MILIK ADAT

HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TEORI DAN PRAKTEK PERSIDANGAN

IMPLEMENTASI HUKUM DALAM HAK ATAS DESAIN INDUSTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

PERAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENANAMAN MODAL

Criminal Law Corruption Mode of Allocation of Village Fund

PROSEDUR DAN SYARAT-SYARAT PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

USAHA PERLINDUNGAN YANG DIBERIKAN KUHP KEPADA ANAK DALAM HAL PERBUATAN KESUSILAAN TERHADAP ANAK DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK