Browsing by Title
-
Kewenangan Kejaksaan Meletakkan Sita Pidana Perampasan Aset Pidana Korupsi
(2024)Kewenangan Kejaksaan Meletakkan Sita Pidana Perampasan Aset Pidana Korupsi ... -
Asymmetric Autonomy in a Human Rights Perspective
(2024)Asymmetric Autonomy in a Human Rights Perspective ... -
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK
(2023)SURAT PENCATATAN CIPTAAN ... -
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK
(2023)KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK ... -
REORIENTASI KEWENANGAN GUBERNUR MENUJU OTONOMI BERKEADILAN
(2023)REORIENTASI KEWENANGAN GUBERNUR MENUJU OTONOMI BERKEADILAN ... -
HUMANISME FAMILY MODEL (Suatu Perlindungan Hukum dan Ham Terhadap Perempuan Korban Dalam Proses SPPT Sistem Peradilan Pidana Terpadu)
(2023)HUMANISME FAMILY MODEL (Suatu Perlindungan Hukum dan Ham Terhadap Perempuan Korban Dalam Proses SPPT ... -
REORIENTASI KEWENANGAN GUBERNUR MENUJU OTONOMI BERKEADILAN
(2023)REORIENTASI KEWENANGAN GUBERNUR MENUJU OTONOMI BERKEADILAN ... -
Implementation of the Contrarius Actus Principle in Revocation of Land Certificate Without A Court
(2023)Implementation of the Contrarius Actus Principle in Revocation of Land Certificate Without A Court ... -
EFEKTIVITAS TERHADAP PASAL 7 UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI KABUPATEN BANYUASIN
(2023)EFEKTIVITAS TERHADAP PASAL 7 UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI KABUPATEN BANYUASIN ... -
KEPASTIAN HUKUM HAK TANGGUNGAN MELALUI PENDAFTARAN ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 5 TAHUN 2020
(2023)KEPASTIAN HUKUM HAK TANGGUNGAN MELALUI PENDAFTARAN ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA ... -
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Studi Magister Hukum STIH - Sumpah Pemuda
(2023)Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Studi Magister Hukum STIH - Sumpah Pemuda ... -
Fear-Based Law Enforcement (A Study of the COVID 19 Pandemic in Indonesia)
(2023)Fear-Based Law Enforcement (A Study of the COVID 19 Pandemic in Indonesia) ... -
Bukti Korespondensi
(2023)Fear-Based Law Enforcement (A Study of the COVID 19 Pandemic in Indonesia) ... -
Hasil Similarity
(2023)Implementation of Defiance of a Court Order for the Optimization of Execution Implementation in the ... -
Hasil Similarity
(2023)The Role of Law and Immigration Supervision in Maintaining the Sovereignty of the Indonesian State ... -
Alternatif Pengelolaan Sampah Berbasis Hukum Lingkungan Sebagai Bagian Dari Penataan Lingkungan Di Wilayah RT. 04 Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
(2023)Alternatif Pengelolaan Sampah Berbasis Hukum Lingkungan Sebagai Bagian Dari Penataan Lingkungan Di W ... -
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Demi Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah
(2023)Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Demi Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah ... -
PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN GOOD GOVERNANCE PADA DAERAH OTONOM
(2022)PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN GOOD GOVERNANCE PADA DAERAH OTONOM ... -
PERAN SERTA PEMERINTAH DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
(2022)PERAN SERTA PEMERINTAH DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PORNOGRAFI ... -
Dosen Pendamping Dalam Kegiatan Kompetisi MOOT COURT Peradilan Militer Piala Bergilir Ketua Mahkamah Agung RI dan Piala Tetap Kepala Staf Angkatan Darat Tahun 2022
(2022)Dosen Pendamping Dalam Kegiatan Kompetisi MOOT COURT Peradilan Militer Piala Bergilir Ketua Mahkamah ... -
Penunjukan Dosen Pembimbing Magang/Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum
(2022)Penunjukan Dosen Pembimbing Magang/Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum ... -
RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER MATA KULIAH HUKUM TATA NEGARA
(2022)RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER MATA KULIAH HUKUM TATA NEGARA ... -
Hukum Administrasi Negara dalam Kajian Teori dan Praktik
(2022)Hukum Administrasi Negara dalam Kajian Teori dan Praktik ... -
Hukum Administrasi Negara dalam Kajian Teori dan Praktik
(2022)Hukum Administrasi Negara dalam Kajian Teori dan Praktik ... -
LEGAL DRAFTING MENURUT UU N0.12 TAHUN 2011 (DIKTAT)
(2022)LEGAL DRAFTING MENURUT UU N0.12 TAHUN 2011 (DIKTAT) ... -
LEMBAGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENURUT UUD 1945 (DIKTAT)
(2022)LEMBAGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENURUT UUD 1945 (DIKTAT) ... -
Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia
(2022)Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia ... -
SELECTED ESSAY Essays on Constitution, Human Rights, Private and Criminal Law Perspectives
(2022)SELECTED ESSAY Essays on Constitution, Human Rights, Private and Criminal Law Perspectives ... -
Principle of Proportionality in Corporate Crimes Based on Actions Against the Law
(2022)Principle of Proportionality in Corporate Crimes Based on Actions Against the Law ... -
TREN SESAT DAN PERKEMBANGAN MODE KEJAHATAN DI INDONESIA SUATU PENELUSURAN MENGENAI PERKEMBANGAN ILMU KRIMINOLOGI
(2022)TREN SESAT DAN PERKEMBANGAN MODE KEJAHATAN DI INDONESIA SUATU PENELUSURAN MENGENAI PERKEMBANGAN ILMU ... -
Penyelesaian Hukum Terkait Jaminan Fidusia Dan Problematika Hukum Selama Pandemi Covid 19
(2021)Penyelesaian Hukum Terkait Jaminan Fidusia Dan Problematika Hukum Selama Pandemi Covid 19 ... -
REVIEWER Pada Seminar Nasional Ilmu Hukum dan Sosial (SNIKSOS)
(2021)REVIEWER Pada Seminar Nasional Ilmu Hukum dan Sosial (SNIKSOS) ... -
Kewenangan Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
(2021)Kewenangan Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang Sebelum dan Sesudah Amandemen Un ... -
Omnibus Law Cipta Kerja Dari Aspek Filosofi Dalam Sistem Hukum Nasional
(2021)Omnibus Law Cipta Kerja Dari Aspek Filosofi Dalam Sistem Hukum Nasional ... -
IMPLEMENTASI PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
(2021)IMPLEMENTASI PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 T ... -
The Problems of Legal Protection for the Right to Life of Death Penalty Defendants in Indonesia
(2021)The Problems of Legal Protection for the Right to Life of Death Penalty Defendants in Indonesia Turn ... -
Terjemahan Beberapa risalah pembahasan wetboek van Strafrencht dan Wetbok van Strafrencht Voor Nederlandsch Indie KUHP Belanda dan KUHP Indonesia
(2021)Terjemahan Beberapa risalah pembahasan wetboek van Strafrencht dan Wetbok van Strafrencht Voor Neder ... -
THE PROBLEMS OF LEGAL PROTECTION FOR THE RIGHT TO LIFE OF DEATH PENALTY DEFENDANTS IN INDONESIA
(2021)THE PROBLEMS OF LEGAL PROTECTION FOR THE RIGHT TO LIFE OF DEATH PENALTY DEFENDANTS IN INDONESIA ... -
Proses Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah
(2020)Proses Pendaftaran Tanah Demi Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah ... -
penyuluhan hukum proses pendaftaran tanah demi menjamin kepastian hukum hak atas tanah
(2020)penyuluhan hukum proses pendaftaran tanah demi menjamin kepastian hukum hak atas tanah ... -
penyuluhan hukum bahayanya narkotika dikalangan remaja dan anak-anak
(2020)penyuluhan hukum bahayanya narkotika dikalangan remaja dan anak-anak ... -
Application Of Digital Signature To Increase Investment In Indonesia
(2020)One investment problem in Indonesia is the complexity of managing procedures for investme ... -
Pemberian Status Hukum Terhadap Kapal Yang Berkebangsaan Indonesia
(2020)This journal was created because of the consideration of the Government of the Republic of Indonesia ... -
Urgency of Consumer Legal Protection and ECommerce Dispute Resolution Through Arbitration in the Asian Market
(2020)The growth of the e-commerce industry in Asia in general, and in Indonesia in particular is growing ... -
Application Of Digital Signature To Increase Investment In Indonesia
(2020)One investment problem in Indonesia is the complexity of managing procedures for investment. So many ... -
Application Of Digital Signature To Increase Investment In Indonesia
(2020)One investment problem in Indonesia is the complexity of managing procedures for investment. So many ... -
Sanksi Pidana Terhadap Pidana Cyberporn Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
(2020)Sanksi Pidana Terhadap Pidana Cyberporn Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Peruba ... -
TANGGUNGJAWAB NEGARA MELINDUNGI GURU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESIONALNYA
(2020)TANGGUNGJAWAB NEGARA MELINDUNGI GURU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESIONALNYA ... -
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT DALAM HUBUNGANNYA DENGAN USAHA PERTAMBANGAN
(2020)PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT DALAM HUBUNGANNYA DENGAN USAHA PERTAMBANGA ... -
SANKSI HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TERLIBAT DALAM PARTAI POLITIK
(2020)SANKSI HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TERLIBAT DALAM PARTAI POLITIK ... -
Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat Dalam Partai Politik
(2020)Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Terlibat Dalam Partai Politik ... -
URGENCY OF CONSUMER LEGAL PROTECTION AND E COEMMER DISPUTE RESULUTION THROUGH ARBITRATION IN THE ASIAN MASKET
(2020)URGENCY OF CONSUMER LEGAL PROTECTION AND E COEMMER DISPUTE RESULUTION THROUGH ARBITRATION IN THE ASI ... -
Policy Analysis of Mass Layoffs for Workers and Their Social Impact
(2020)Policy Analysis of Mass Layoffs for Workers and Their Social Impact ... -
Policy Analysis of Mass Layoffs for Workers and Their Social Impact
(2020)Policy Analysis of Mass Layoffs for Workers and Their Social Impact ... -
Criminal Law Corruption Mode of Allocation of Village Fund
(2020)Criminal Law Corruption Mode of Allocation of Village Fund ... -
USAHA PERLINDUNGAN YANG DIBERIKAN KUHP KEPADA ANAK DALAM HAL PERBUATAN KESUSILAAN TERHADAP ANAK DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK
(2019)USAHA PERLINDUNGAN YANG DIBERIKAN KUHP KEPADA ANAK DALAM HAL PERBUATAN KESUSILAAN TERHADAP ANAK DAN ... -
Notary and the Implementation of Integrated Electronics Business Licensing Services
(2019)Since the enactment of Government Regulation Number 24/2018 concerning Electronic Integrated Licensi ... -
Tindak Pidana Terhadap Pelanggaran hak Atas Desain Industri Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
(2019)Pelanggaran hak atas desain industri menurut undang-undang nomor 31 tahun 2000b tentang desain indus ... -
Notary and the Implementation of Integrated Electronics Business Licensing Services
(2019)licensing service activity must go through the Online Single Submission (OSS) system. The purpose of ... -
GENDER-BASED LEGISLATION REGULATIONS TO SAFEGUARD THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF WOMEN IN INDONESIA
(2019)Indonesia as The legal state declares this matter in the Indonesian constitution, namely in Article ... -
GENDER-BASED LEGISLATION REGULATIONS TO SAFEGUARD THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF WOMEN IN INDONESIA
(2019)Indonesia as The legal state declares this matter in the Indonesian constitution, namely in Article ... -
NOTARY AND THE IMPLEMENTATION OF INTEGRATED ELECTRONICS BUSINESS LICENSING SERVICES
(2019)licensing service activity must go through the Online Single Submission (OSS) system. The purpose of ... -
Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
(2019)Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun ... -
Telaah Normatif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Penyadapan (Intersepsi) Data Pribadi Pada Pengguna Internet
(2019)Telaah Normatif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhada ... -
Mekanisme Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah
(2019)Mekanisme Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah ... -
Perlindungan Hukum Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat
(2019)Perlindungan Hukum Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat ... -
Implementasi Hukum Dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia
(2019)Implementasi Hukum Dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi ... -
Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(2019)Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ... -
Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah
(2019)Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah ... -
Analisis Yuridis Terhadap Unsur dan Kriteria Tindak Pidana Pada Pencurian dan Penggelapan
(2019)Analisis Yuridis Terhadap Unsur dan Kriteria Tindak Pidana Pada Pencurian dan Penggelapan ... -
Penerapan Sanksi Pidana Pencurian Dan Kekerasan Di Kota Palembang
(2019)Penerapan Sanksi Pidana Pencurian Dan Kekerasan Di Kota Palembang ... -
Pengelolaan Tanah Ulayat Perspektif Kearifan Lokal Dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
(2019)Pengelolaan Tanah Ulayat Perspektif Kearifan Lokal Dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Peme ... -
Pembuktian Unsur Kecakapan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik
(2019)Pembuktian Unsur Kecakapan Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik ... -
Telaah Normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Kurir Narkotika
(2019)Telaah Normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penerapan Sanksi Pidana ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TANA ULAYAT PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
(2019)PERLINDUNGAN HUKUM TANA ULAYAT PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN ... -
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL
(2019)PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL ... -
Acces Benefit Sharing Dalam Paten Untuk Menghindari Biopiracy
(2019)Acces Benefit Sharing Dalam Paten Untuk Menghindari Biopiracy ... -
HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TEORI DAN PRAKTEK PERSIDANGAN
(2019)HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TEORI DAN PRAKTEK PERSIDANGAN ... -
Criminal Law Corruption Mode of Allocation of Village Fund
(2019)Criminal Law Corruption Mode of Allocation of Village Fund ... -
Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 Dan Konvensi Laut PBB 1982 Terhadap Hak Lintas Damai Bagi Kapal Asing Di Negara Kepulauan
(2018)Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 Dan Konvensi Laut PBB 1982 Terhadap Hak Lintas Damai Bagi Kapal Asin ... -
Fungsi Dan Kegunaan Serikat Pekerja Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Buruh
(2018)Fungsi Dan Kegunaan Serikat Pekerja Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Untuk Meningkat ... -
Memaknai Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Di Pengadilan
(2018)Memaknai Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadil ... -
EFEKTIFITAS SANKSI PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
(2018)EFEKTIFITAS SANKSI PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ... -
KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU
(2018)KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU ... -
Intisari Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Indonesia
(2017)Intisari Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Indonesia ... -
MEDIASI SOSIAL DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK LAHAN MILIK MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA
(2017)Munculnya konflik lahan milik masyarakat adat di Indonesia disebabkan kurangnya perhatian pemerintah ... -
GAGASAN PEMBENTUKAN PERADILAN KELUARGA DI INDONESIA
(2017)Many family cases in Indonesia such as divorce, inheritance disputes, probate, grant, joint treasury ... -
KONSEPTUALISASI OMNIBUS LAW DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN REGULASI PERTANAHAN
(2017)One of the factorsthat hampers theimprovement of the investment climatein Indonesia is due to regula ... -
MEDIASI SOSIAL DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK LAHAN MILIK MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA
(2017)The emergence of conflicts lands of indigenous peoples in Indonesia due to the lack of government at ... -
RESOLVING CONFLICT MULTICULTURAL INDONESIA SOCIETY THROUGH SOCIAL MEDIATION
(2017)Indonesia is a nation of many islands in which there are traditional society who have a tradition. E ... -
REVITALIZING SOCIAL SANCTIONS OF CUSTOMARY LAW TO ERODE PERMISSIVISM TOWARD CORRUPT BEHAVIOR IN SOCIETY
(2017)Corruption is still common in Indonesia. The existence of permissive culture in Indonesian society h ... -
GAGASAN PEMBENTUKAN PERADILAN KELUARGA DI INDONESIA
(2017)Many family cases in Indonesia such as divorce, inheritance disputes, probate, grant, joint treasury ... -
KONSEPTUALISASI OMNIBUS LAW DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN REGULASI PERTANAHAN
(2017)One of the factorsthat hampers theimprovement of the investment climatein Indonesia is due to regula ... -
MEDIASI SOSIAL DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK LAHAN MILIK MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA
(2017)The emergence of conflicts lands of indigenous peoples in Indonesia due to the lack of government at ... -
RESOLVING CONFLICT MULTICULTURAL INDONESIA SOCIETY THROUGH SOCIAL MEDIATION
(2017)Indonesia is a nation of many islands in which there are traditional society who have a tradition. E ... -
REVITALIZING SOCIAL SANCTIONS OF CUSTOMARY LAW TO ERODE PERMISSIVISM TOWARD CORRUPT BEHAVIOR IN SOCIETY
(2017)Corruption is still common in Indonesia. The existence of permissive culture in Indonesian society h ... -
Hukum Pidana Di Indonesia Alasan Penghapus Pidana Pembelaan Terpaksa
(2017)Hukum Pidana Di Indonesia Alasan Penghapus Pidana Pembelaan Terpaksa ... -
Quo Vadis Pemberian Hak Restitusi Bagi Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Antara Aturan Dan Realita
(2017)Quo Vadis Pemberian Hak Restitusi Bagi Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Antara Atur ... -
EKSISTENSI SATUAN PAMONG PRAJA (SATPOL-PP) DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
(2017)EKSISTENSI SATUAN PAMONG PRAJA (SATPOL-PP) DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH ... -
KARAKTERISASI FORMULASI SNEDDS NANO KURKUMIN SEBAGAI ANTI ARTRITIS REMATOID
(2017)KARAKTERISASI FORMULASI SNEDDS NANO KURKUMIN SEBAGAI ANTI ARTRITIS REMATOID ... -
MEMAHAMI KEDUDUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SETELAH AMANDEMEN UNDANG.UNDANG DASAR I 945
(2017)MEMAHAMI KEDUDUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SETELAH AMANDEMEN UNDANG.U ... -
THE IMPLEMENTATION OF CASHLESS ZONE AS A STRATEGY TO PREVENT CORRUPTION IN INDONESIA
(2017)THE IMPLEMENTATION OF CASHLESS ZONE AS A STRATEGY TO PREVENT CORRUPTION IN INDONESIA ... -
Kewenangan Diversi Dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
(2016)Kewenangan Diversi Dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ... -
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dari Jasa Pengiriman Barang Oleh PT. Tiki JalurNugraha Ekakurir (JNE) Jika Terjadi KerusakanAtau Hilangnya Paket Pengiriman Barang (Studi Kasus Kantor JNE Yang Beralamat Di Jalan Mayor Ruslan)
(2016)Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dari Jasa Pengiriman Barang Oleh PT. Tiki JalurNugraha Ekakurir (JN ... -
Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak
(2016)Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak ... -
Eksistensi Pengadilan HAM Dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM
(2016)Eksistensi Pengadilan HAM Dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Menurut Undang-Undang Nomo ... -
UPAYA DALAM MEREDUKSI TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MENEGAKKAN KEADILAN YANG HAKIKI DI NEGARA HUKUM PANCASILA
(2016)UPAYA DALAM MEREDUKSI TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MENEGAKKAN KEADILAN YANG HAKIKI DI NEGARA HUKUM PA ... -
Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
(2015)Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Hubungannya Pernyataan Pailit Suatu Bank Berdasarkan UU. No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(2015)Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Hubungannya Pernyataan Pailit Suatu Bank Berdasarkan UU. N ... -
ROLES AND CHALENGES PANCASILA STATE TO WELCOME AND ENTERING ASEAN ECONOMI COMMUNITY 2015
(2015)ROLES AND CHALENGES PANCASILA STATE TO WELCOME AND ENTERING ASEAN ECONOMI COMMUNITY 2015 ... -
ROLES AND CHALENGES PANCASILA STATE TO WELCOME AND ENTERING ASEAN ECONOMI COMMUNITY 2015
(2015)ROLES AND CHALENGES PANCASILA STATE TO WELCOME AND ENTERING ASEAN ECONOMI COMMUNITY 2015 TURNITIN ... -
Tanggungjawab Negara (State Responsibility) Terhadap Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik (Diplomatic Immunity) Berdasarkan Konvensi Wina 1961 Sehubungan Dengan Teori Kedaulatan Negara (State Of Sovereignty)
(2014)Tanggungjawab Negara (State Responsibility) Terhadap Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik (Diplomati ... -
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DAN PENERAPANNYA
(2013)KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DAN PENERAPANNYA ...